TIMES SALATIGA, JAKARTA – Usai sudah uji kelayakan dan kepatutan para calon Hakim Mahkamah Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM. Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, berharap calon hakim agung dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas dalam menegakkan hukum di Tanah Air.

"Semoga amanah besar yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keberanian dalam menegakkan hukum," kata Lola usai rangkaian fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim agung ad hoc, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Para hakim agung dan hakim agung ad hoc yang baru diharapkan dapat menghadirkan putusan-putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai kemanusiaan. 

"Karena di pundak merekalah kepercayaan rakyat dititipkan untuk menjadikan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan," tegas legislator Fraksi Partai NasDem ini. 

Lebih lanjut, Wabendum DPP Partai NasDem ini akan terus memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar lembaga peradilan semakin kuat, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya mengucapkan selamat kepada para calon yang telah berhasil melalui proses panjang ini," tandas legislator dapil Jabar XI ini. 

Sebelumnya, dalam sesi tanya jawab dengan salah satu calon hakim agung Diana Malemita Ginting, Lola menyoroti tantangan ekonomi ke depan, termasuk soal kebijakan pajak karbon. Ia meminta perspektif calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting terkait insentif dan penerapan tarif pajak karbon yang adil.

“Ibu Diana Malemita Ginting, pertanyaan saya hanya satu saja. Mengingat ada tantangan pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan, bagaimana anda sebagai calon hakim berkontribusi dalam menyusun kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang mendorong pelaku industri mengurangi emisi, tapi tetap menjaga daya saing dan memastikan keadilan sosial,” tanya Lola, Rabu (10/9/25)

Berikut 9 nama hakim agung dan 1 hakim ad hoc HAM yang telah disetujui Komisi III DPR. Mereka adalah Heru Pramono (hakim agung kamar perdata), Budi Nugroho (hakim agung kamar TUN khusus pajak), Hari Sugiharton (hakim agung kamar TUN), Agustinus Purnomo Hadi (hakim agung kamar militer), Diana Malemita Ginting (hakim agung kamar TUN khusus pajak), Lailatul Arofah (hakim agung kamar agama), Muhayah (hakim agung kamar agama), Ennid Hasanuddin (hakim agung kamar perdata), Suradi (hakim agung kamar pidana), dan Puguh Haryogi (hakim ad hoc HAM). (*)