TIMES SALATIGA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras rencana Kongres Amerika Serikat yang mendorong rancangan resolusi untuk memberikan kedaulatan penuh kepada Israel atas kompleks Masjid Al Aqsha di Yerusalem.

Langkah ini, menurutnya, merupakan ancaman serius terhadap eksistensi salah satu situs paling suci umat Islam di dunia.

“Inisiatif tersebut tidak hanya provokatif, tetapi juga berpotensi menyalakan kembali konflik besar di Timur Tengah,” ujar HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/11).

Ia menilai, langkah yang diinisiasi Claudia Tenney dan Clay Higgins itu harus segera ditolak oleh dunia internasional, terutama oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang sejak awal berdiri memang memiliki mandat untuk melindungi Masjid Al Aqsha dari agresi Israel.

Menurut HNW, apa yang terjadi bukan sekadar isu politik, tetapi ancaman terhadap warisan sejarah dan identitas umat Islam. Masjid Al Aqsha merupakan kiblat pertama dalam sejarah Islam, dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia milik umat Islam sejak 2016.

Karena itu, pemberian kedaulatan kepada Israel atas situs tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip hukum internasional serta semangat perdamaian global.

“Langkah ini sangat tidak demokratis dan mencederai sejarah. Jika dibiarkan, resolusi itu akan semakin menjauhkan harapan terwujudnya solusi dua negara dan merusak proses perdamaian di kawasan,” tegasnya.

HNW menilai, inisiatif kontroversial ini dapat memicu kemarahan besar umat Islam di seluruh dunia dan mengancam stabilitas keamanan global. Selain menimbulkan ketegangan baru di Timur Tengah, kebijakan tersebut juga dapat memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan dunia Islam.

Ia juga menyoroti peringatan Ma’rouf al Rifa’i, penasihat Gubernur Yerusalem, mengenai meningkatnya aktivitas penggalian terowongan oleh Israel di bawah dan di sekitar kompleks Al Aqsha. Aktivitas itu, kata HNW, dapat mengancam struktur fisik masjid dan mempercepat kerusakan yang bisa berujung pada kehancuran situs bersejarah tersebut.

Untuk itu, HNW menyerukan agar Pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas dan menjadi garda depan dalam diplomasi internasional. Ia menilai, komunikasi baik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS Donald Trump dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan Amerika agar tidak mendukung langkah provokatif tersebut.

“Hubungan yang selama ini terjalin positif bisa dimaksimalkan. Presiden Prabowo dapat berperan aktif dalam diplomasi damai, bahkan jika perlu, mendorong agar rencana resolusi itu diveto,” ujarnya.

Lebih jauh, HNW menekankan pentingnya konsolidasi negara-negara Islam di bawah OKI untuk menyusun langkah konkret dan strategis menolak inisiatif tersebut.

“OKI didirikan pada 1969 karena insiden kebakaran Masjid Al Aqsha oleh ekstremis Israel. Kini, misi itu harus dihidupkan kembali — untuk melindungi masjid yang menjadi simbol kehormatan dan identitas umat Islam,” tegasnya. (*)