TIMES SALATIGA, JAKARTA – Pemerintah Suriah secara resmi mendeklarasikan gencatan senjata nasional mulai Sabtu (20/7/2025) menyusul eskalasi kekerasan di Provinsi Suwaida yang telah berlangsung sejak pekan lalu.

Keputusan ini dikeluarkan langsung oleh Kantor Kepresidenan Suriah melalui siaran pers resmi.

"Untuk sepenuhnya mematuhi keputusan ini, dan segera menghentikan semua operasi tempur di semua wilayah, memastikan perlindungan bagi warga sipil, dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan," bunyi pernyataan resmi yang diperoleh AFP. Pemerintah mengancam akan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggar kesepakatan ini.

Akar Konflik
Bentrokan awal pecah pada 13 Juli antara milisi Druze dan kelompok suku Badui Arab di Suwaida. Situasi semakin rumit setelah Israel melancarkan serangan udara ke posisi militer Suriah di Damaskus pada 18 Juli, yang mereka klaim sebagai "operasi perlindungan" bagi komunitas Druze.

Respons Diplomatik
Mediasi internasional dipimpin oleh Duta Besar AS untuk Ankara, Tom Barrack, yang mengonfirmasi melalui akun Twitter-nya @AmbBarrack pada Jumat malam: "Perdana Menteri Israel @Netanyahu dan Presiden Suriah @SyPresidency yang didukung oleh @SecRubio AS telah menyepakati gencatan senjata yang didukung oleh Turki, Yordania, dan negara-negara tetangganya."

"Kami menyerukan kepada kelompok masyarakat Druze, Badui, dan Sunni untuk meletakkan senjata mereka dan bersama-sama dengan minoritas lainnya membangun identitas Suriah yang baru dan bersatu. Kami mendesak semua warga Suriah untuk saling menghormati dan hidup dalam damai dan sejahtera dengan tetangga mereka," imbuhnya.

Deklarasi gencatan senjata ini menjadi ujian pertama bagi pemerintahan transisi Presiden Ahmad al-Sharaa yang berkuasa sejak Januari 2025, menggantikan rezim Bashar al-Assad yang jatuh setelah 25 tahun berkuasa.

Data Korban
Menurut laporan Syrian Observatory for Human Rights (SOHR):

• 47 korban jiwa dalam bentrokan 5 hari terakhir

• Sekitar 12.000 warga mengungsi

• 3 konvoi bantuan terhambat (*)